Biaya Serta Syarat Pendirian PT Tahun 2021

Tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan dunia usaha, menjadi dari kalangan pelajar, mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, apalagi hingga karyawan yang udah menjadi pegawai senantiasa perusahaan terhitung tak jarang yang punyai bisnis lain yang ditekuninya.

Mereka yang punyai suatu bidang bisnis baik itu bisnis kecil, menengah ataupun besar inilah yang disebut sebagai pelaku usaha. Seorang pelaku bisnis tentu udah punyai obyek ke mana perusahaannya dapat dibawa ke depannya.

Dalam jalankan suatu bidang usaha, tidak cuman persiapan modal, salah satu langkah mempertimbangkan oleh seorang pelaku bisnis adalah menyebabkan suatu perusahaan atau badan bisnis sebagai wadah dari bidang usahanya tersebut. Dengan demikian, legalitas bidang bisnis yang tengah dijalankannya bisa menjadi lebih menyadari dan tepercaya.

Adanya perusahaan atau badan bisnis yang menyadari tentu dapat membawa pengaruh besar bagi bidang bisnis yang dijalankan.

Selain itu, perusahaan atau badan bisnis yang didirikan berdasarkan ketentuan dan juga Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekaligus bisa menjadi nilai malah dan energi tarik tersendiri pada bidang bisnis yang ditekuni oleh seorang pelaku usaha.

Di Indonesia, terdapat sebagian macam wujud perusahaan ataupun badan bisnis baik itu yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam menentukan wujud perusahaan ataupun badan bisnis mana yang dapat didirikan, seorang pelaku bisnis kudu mengatur dengan bagaimana kebutuhan didalam perusahaan atau bidang usahanya tersebut.

Di antara wujud perusahaan yang lumayan banyak dikenal dan banyak digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu wujud badan bisnis yang merupakan badan hukum di mana modal basic yang disetorkan atau dimasukkan ke didalam perusahaan berupa saham.

Saham merupakan surat bernilai didalam suatu perusahaan di mana surat tersebut bisa diperjualbelikan dengan nilai finansial yang bisa naik dan turun tiap-tiap saat.

Saham punyai sifat kepemilikan, maksudnya pemilik saham tersebut merupakan pemilik dari perusahaan, supaya makin besar saham yang dimiliki maka dapat makin besar pula kekuasaan didalam perusahaan atau badan usaha.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 40 tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu wujud dari badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Pesekutuan ini dibentuk atau didirikan berdasarkan perjanjian yang udah disetujui bersama.

Perseroan jalankan aktivitas bisnis dengan modal basic yang seluruhnya terbagi didalam saham dan memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan didalam UUPT tersebut.

Pemegang saham didalam suatu PT punyai tanggung jawab yang terbatas, yakni terkait pada besaran nominal atau kuantitas saham yang udah disetorkan atau dimasukkan ke didalam perusahaan.

Selain berasal dari saham, modal PT bisa pula berasal dari obligasi. Pemilik obligasi meraih keuntungan berupa senantiasa tanpa mengindahkan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh PT tersebut.

Ciri-Ciri PT

Selain merupakan suatu badan hukum, PT terhitung punyai ciri tersendiri di antaranya:

Pendirian suatu PT berorientasi untuk meraih keuntungan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang.
Modal didalam pendirian PT berupa saham supaya pemilik PT adalah pemegang saham.


Kepemilikan saham enteng untuk berpindah tangan karena saham bisa diperjual-belikan tanpa kudu dilakukan pembubaran perusahaan
Pemegang saham punyai tanggung jawab yang tidak melebihi besaran kuantitas saham yang udah disetorkannya ke didalam perusahaan
Adanya pembelahan kekayaan antara harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan harta pribadi.


Kekuasaan tertinggi didalam suatu PT ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Dalam meraih tujuannya, maka diperlukan terdapatnya susunan atau bagian tugas didalam perusahaan atau badan bisnis tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa terdapat tiga organ atau anggota didalam suatu PT, yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi, merupakan pengurus yang mobilisasi roda perusahaan
Dewan Komisaris, merupakan pengawas sekaligus penasihat bagi direksi
Ketentuan perihal tugas dan wewenang organ didalam suatu PT udah diatur didalam UUPT dengan rincian sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang Direksi dan Komisaris diatur didalam pasal 92 – pasal 121 UUPT (30 pasal)
Tugas dan Wewenang RUPS diatur didalam pasal 75 – 191 UUPT (16 pasal)
Dengan demikian, tiap-tiap organ didalam suatu PT punyai kewajiban berupa tugas dan juga wewenangnya tiap-tiap didalam mobilisasi aktivitas perusahaan. Rincian perihal kewajiban tersebut dituangkan lebih rinci didalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Dasar Hukum Pendirian PT

Ada sebagian basic hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan perihal pendirian PT, di antaranya:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD)
UU Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas
UU Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 perihal Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Keuntungan mendirikan PT

Sebagaimana yang udah disebutkan sebelumnya bahwa didalam mendirikan suatu wujud perusahaan ataupun badan usaha, seorang pelaku bisnis kudu jalankan bermacam macam pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan didalam bidang bisnis yang dijalankannya.

Disadari ataupun tidak, Kedatangan PT didalam kehidupan sehari-hari udah menjadi hal yang umum dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagi pelaku usaha, di antara hal-hal yang menjadi pertimbangan supaya menentukan mendirikan perusahaannya didalam wujud PT antara lain:

Aktifitas bisnis lebih luas

Tidak seluruh perusahaan ataupun badan bisnis bisa bergerak bebas di bermacam macam sektor. Akan tetapi, pendirian PT memungkinkan pelaku bisnis untuk jalankan aktivitas didalam cakupan jenis aktivitas yang lebih luas.

Mulai dari sektor perhubungan, pariwisata, konstruksi, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu kelebihan pendirian PT yang tidak dimiliki oleh badan bisnis lainnya.

Mendapat bantuan hukum

Pendirian PT lebih meraih bantuan hukum dibandingkan wujud badan bisnis lainnya mengingat statusnya sebagai badan hukum.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang secara menyadari mengatur perihal PT dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang no 40 tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (UUPT) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD). Dengan demikian, pendirian PT dirasa menguntungkan terlebih didalam hal kepastian hukum.

Modal tidak terbatas

Salah satu kelebihan pendirian PT dibandingkan badan bisnis lainnya adalah modal yang dimiliki perusahaan tidak terbatas pada saham dan obligasi.

Akan namun suatu PT bisa meraih modal tambahan berupa pinjaman didalam kuantitas besar, mengingat statusnya sebagai badan hukum. Dengan demikian, hal ini memungkinkan bagi PT tersebut untuk jalankan ekspansi.

Keberlangsungan perusahaan terjamin

Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengingat menyebabkan PT punyai keberlangsungan berdiri lebih lama dibandingkan badan bisnis lainnya.

Ini karena terdapatnya peraturan yang jelas, supaya bisa meminimalisir terjadinya adu pendapat yang bisa mengakibatkan konflik internal didalam perusahaan.

Dengan demikian, karena kecilnya kemungkinan terjadinya konflik didalam perusahaan tersebut menyebabkan PT bisa bertahan lebih lama.

Adanya pembatasan tanggung jawab

Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa pemegang saham cuma bertanggung jawab semata-mata kuantitas saham yang disetorkan atau dimasukkan ke didalam perusahaan.

Apabila berlangsung kerugian yang dialami oleh suatu PT, maka pemegang saham tidak dapat dibebankan tanggung jawab melebihi kuantitas saham yang dimilikinya.

Adanya pembelahan harta

Dalam suatu PT terdapat pembelahan antara harta perusahaan dengan harta teristimewa yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan demikian, seumpama berlangsung kerugian didalam perusahaan maka tidak dapat melibatkan harta teristimewa pemegang saham.

Tidak merugikan pemilik

Selain karena terdapatnya pembatasan tanggung jawab dan juga pembelahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi, pemegang saham sebagai pemilik PT tidak dapat mengalami kerugian yang bisa menyebabkan pengaruh besar bagi dirinya seumpama berlangsung kerugian didalam perusahaan.

Hal ini terhitung karena modal berupa saham yang udah disetorkan atau dimasukkan ke didalam PT bisa diperjualbelikan, supaya pemegang saham punyai kemungkinan untuk meraih lagi investasinya yang udah masuk ke didalam perusahaan.

Selain itu, bagi pelaku bisnis besar, pendirian PT bisa menambahkan keuntungan dari aspek perpajakan terlebih bagi pelaku bisnis yang punyai lebih dari satu bidang bisnis berbeda.

Hal ini karena besaran pajak yang dibayarkan didalam wujud PT dapat lebih kecil dibandingkan dikala ia jalankan pembayaran secara perorangan.

Profesionalitas

Pendirian PT dinilai bisa membawa bidang bisnis yang dilakukan bergerak secara profesional. Hal ini karena terdapatnya manajemen pengelolaan modal yang dilakukan oleh tiap-tiap orang yang sebetulnya pakar di bidangnya, supaya alokasi modal bisa berlangsung efisien dan tepat sasaran.

Dengan demikian, perusahaan punyai peluang yang besar dan juga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, manfaat pengawasan didalam perusahaan dan tanggung jawabnya terhitung lebih terjamin.

Memungkinkan untuk jalankan ekspansi

Pendirian PT memungkinkan perusahaan bisa mengembangkan aktivitas usahanya tidak cuma didalam ruang lingkup nasional, apalagi internasional yang bisa melibatkan negara-negara lain.

Hal ini bisa dilakukan oleh pelaku bisnis yang jalankan pendirian PT didalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) supaya memungkinkan aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk bersekutu dengan PMA.

Apabila ada perusahaan yang didirikan didalam wujud PMA, maka perusahaan tersebut kudu berupa PT dengan catatan bahwa paling tidak salah satu yang menjadi pemegang saham adalah pemilik modal asing.

Berdasarkan bermacam macam keuntungan pendirian PT yang udah disebutkan di atas, maka tidak mengherankan kecuali tidak sedikit pelaku bisnis yang pada selanjutnya menentukan untuk mendirikan perusahaannya didalam wujud PT.

Syarat-Syarat Pendirian PT

Untuk jalankan pendirian PT, maka ada kriteria yang kudu dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana ketentuan didalam UUPT bahwa terdapat syarat umum dan syarat khusus pendirian PT.

Syarat umum

Di antara kriteria umum pendirian PT sebagai berikut:

-Fotokopi atau scan Identitas atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E–KTP) pemegang saham dan juga pengurus PT (direksi dan komisaris)
– Fotokopi atau scan Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab atau direktur perusahaan

=Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab PT
= Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti pembayaran PBB satu tahun terakhir yang sesuai dengan domisili PT
Surat domisili PT yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat. Apabila perusahaan berada pada bangunan perkantoran, maka surat domisili diperoleh dari perkantoran tersebut
=Foto kantor atau gedung perusahaan terlihat luar dan dalam
Syarat khusus

Selain syarat umum, didalam pendirian PT terhitung terdapat syarat khusus antara lain:

=Pendirian PT dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang pendiri atau lebih yang tiap-tiap punyai anggota atas modal saham
=Pendirian PT mengfungsikan akta notaris yang berisi secara rinci perihal identitas perusahaan di antaranya:
=Nama perusahaan
– Modal awal pendirian PT
-Jumlah saham dan juga klasifikasinya
– Bidang bisnis yang dijalankan
– Alamat perusahaan
-Maksud dan obyek pendirian PT
-Bahasa yang digunakan didalam akta notaris adalah Bahasa Indonesia
-Akta pendirian PT disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia


Pendirian PT diumumkan didalam Berita Acara Republik Indonesia
Pendirian PT cocok dengan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Modal yang disetor sekurang-kurangnya 25% dari modal awal pendirian PT dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah
Data Pendirian PT

Dalam jalankan pendirian PT, pelaku bisnis terhitung kudu menyiapkan dokumen pendirian PT di antaranya sebagai berikut:

Nama perusahaan

Pelaku bisnis kudu menyiapkan nama PT yang sekurang-kurangnya berasal dari tiga suku kata dengan ketentuan bahwa kata yang digunakan bukan merupakan serapan dari bhs asing.

Nama tersebut ditulis dengan huruf latin. Selain itu, pelaku bisnis terhitung kudu menegaskan bahwa nama PT yang disiapkan belum digunakan oleh perusahaan lain.

Tempat dan kedudukan perusahaan

Pelaku bisnis kudu menentukan domisili atau daerah dan kedudukan perusahaan yang dijalankan, apakah perusahaan berada di wilayah Kota atau Kabupaten.

Maksud dan obyek perusahaan

Pelaku bisnis terhitung kudu menentukan jenis dan juga bidang bisnis yang dijalankan, didalam sektor apa PT tersebut dijalankan, dan juga apa saja yang menjadi obyek dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaannya.

Prosedur pendirian PT

Beberapa tahun lalu, PT dianggap punyai kekurangan yang lumayan merepotkan pelaku usaha. Hal ini karena proses pendirian PT yang memakan pas lama dan juga besaran ongkos pendirian PT yang tidak sedikit.

Akan tetapi, ketentuan yang berlaku di Indonesia pas ini udah menambahkan keuntungan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan bidang usahanya dengan mendirikan perusahaan didalam wujud PT.

Salah satu perubahan ketentuan tersebut adalah perihal prosedur pendirian PT yang sebelumnya terdiri dari 13 tahap, namun pas ini dipadatkan menjadi 7 tahap.

7 tahap pendirian PT adalah sebagai berikut:

Pengajuan Nama dan Pembayaran
Pelaku bisnis jalankan pengajuan nama perusahaan. Setelah itu, pelaku bisnis dibebankan ongkos pengajuan nama tersebut dan juga penerbitan izin atas nama perusahaan.

Langkah ini dilakukan didalam satu proses layanan yang bisa dibuka Pengajuan ini memakan pas dua hari kerja dengan ongkos Rp200.000.

Memperoleh Akta Perusahaan
Setelah jalankan pendaftaran nama perusahaan dan jalankan pembayaran pendaftaran, maka pelaku bisnis dapat meraih standar akta perusahaan yang didapatkan dari Notaris.

Akta ini dapat berisi identitas perusahaan secara jelas, terhitung modal awal perusahaan. Bahasa yang digunakan didalam akta tersebut kudu bhs Indonesia. Proses ini cuma memakan pas satu hari kerja dengan ongkos maksimal Rp1.000.000 sesuai dengan Notaris

Pengajuan Izin Pendirian Badan Hukum,Penerbitan Izin Pendirian Badan Hukum, Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengesahan Badan Hukum.


Setelah meraih akta pendirian PT dari Notaris, sesudah itu akta tersebut dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebelum selanjutnya diumumkan didalam Berita Acara Republik Indonesia. Proses ini memakan pas satu hari dengan ongkos kira-kira Rp1.000.000.

Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara online di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).


SIUP dan TDP sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi masing-masing, namun pas ini dikeluarkan oleh proses Online Single Submission (OSS).

Selain itu, TDP pas ini udah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terhitung punyai manfaat sebagai Angka Pengenal Impor (API). Proses ini memakan pas satu hari dan pelaku bisnis tidak dapat dipungut biaya.

Pendaftaran perusahaandi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) atau Dinas Ketenagakerjaan.
Proses ini memakan pas satu hari dan pelaku bisnis tidak dapat dipungut biaya.

Pengajuan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Proses ini dilakukan secara online atau didalam jaringan pada website resmi BPJS Ketenagakerjaan, Proses ini memakan pas kira-kira dua hari kerja dan pelaku bisnis tidak dapat dipungut biaya.

Mendapatkan NPWP dan VAT Collector Number NPPKP
Terakhir, pelaku bisnis dapat meraih Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan VAT Collector Number NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)


Modal awal pendirian PT

Berkaitan dengan modal pendirian PT, didalam UUPT disebutkan bahwa besaran modal basic atau modal awal pendirian PT adalah sejumlah Rp50.000.000.

Akan tetapi, sebagian pelaku bisnis menjadi bahwa besaran modal awal pendirian PT tersebut menjadi salah satu kendala yang lumayan besar terlebih bagi pelaku bisnis yang masih punyai modal terbatas namun berkeinginan untuk mendirikan perusahaannya didalam wujud PT karena pertimbangan perihal keuntungan yang didapat seumpama mendirikan PT.

Oleh karena itu, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 perihal Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2006), pemerintah mengeluarkan peraturan baru bahwa modal awal pendirian PT sesuai dengan kesepakatan para pendirinya.

Hal ini secara tidak langsung sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mendorong pelaku bisnis dan juga aktivitas perekonomian di Indonesia supaya makin berkembang.

Meski demikian, kriteria perihal modal ini cuma berlaku bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pelaku bisnis UMKM bisa jalankan pendaftaran pendirian PT dengan peraturan modal awal pendirian PT berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Usaha Mikro
Aset maksimal Rp50.000.000, omset maksimal Rp300.000.000

Usaha Kecil
Aset antara Rp50.000.000 – Rp500.000.000, omset antara Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000

Usaha Menengah
Aset antara Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000, omset antara Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Biaya Pendirian PT

Bagi pelaku usaha, di antara hal yang kudu dipersiapkan untuk jalankan pendirian PT tidak cuman modal adalah kisaran ongkos pendirian yang diperlukan.

Seiring berjalannya waktu, besaran ongkos pendirian perusahaan bisa mengalami perubahan.

Perubahan besaran ongkos pendirian perusahaan tersebut bisa menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan ongkos pendirian perusahaan ini bisa berpengaruh pada lamanya proses pendirian perusahaan.

Selain itu, perbedaan ongkos pendirian perusahaan terhitung terkait pada apakah proses pendirian perusahaan tersebut dilakukan secara independent atau melalui perusahaan yang menyediakan jasa layanan pendirian perusahaan, terhitung didalam hal ini adalah pendirian PT.

Selain modal, ongkos pendirian PT yang kudu dipersiapkan oleh pelaku bisnis antara lain:

Biaya Pembuatan Akta Notaris

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk menyebabkan akta otentik, didalam hal ini adalah akta pendirian perusahaan.

Setiap kantor notaris punyai besaran tarif yang tidak serupa antara satu dengan lainnya. Perbedaan tarif tersebut sesuai dengan skala bisnis atau bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Biaya Lainnya

Selain ongkos pembuatan akta notaris, pelaku bisnis yang hendak jalankan pendirian PT kudu menyiapkan ongkos untuk mengajukan nama perusahaan dan juga mengajukan izin pendirian badan hukum.

Di antara yang terhitung didalam ongkos lain-lain didalam hal ini adalah seumpama pelaku bisnis jalankan pendirian PT dengan mengfungsikan perusahaan yang menyediakan jasa pendirian PT.

Jasa Pendirian PT

Untuk memudahkan pelaku bisnis didalam jalankan pendirian PT, maka PT LEGAL SOLUSI INDONESA (LEEON) bisa menjadi solusi problem legalitas Anda terhitung memudahkan proses pendirian PT Anda.

LEEON merupakan perusahaan yang membawa obyek untuk menambah kesadaran hukum disemua aspek bisnis dan menolong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, kita menyediakan fasilitas jasa hukum untuk menolong para pelaku bisnis menjadi dari bisnis kecil, menengah, hingga besar untuk pengurusan legalitas supaya bisnis yang mereka jalani bisa berkembang dengan hukum yang jelas.